Rakornas BAZNAS RI 2025 – Jakarta, 26 Agustus 2025

Dalam ruang Rakornas BAZNAS RI, Selasa siang itu, Menko PMK Pratikno menyinggung satu hal yang kerap jadi batu sandungan pembangunan manusia di negeri ini: birokrasi yang lamban merespons kebutuhan rakyat. "Pemda atau birokrasi pada umumnya tidak fleksibel untuk merespons suatu hal," ujarnya. Kalimat itu seperti tamparan yang halus namun tegas.

Pratikno lalu mengaitkannya dengan BAZNAS. Menurutnya, lembaga zakat negara ini memiliki satu keunggulan mendasar: fleksibilitas. Di saat mesin birokrasi harus menunggu dokumen, perencanaan, dan alokasi anggaran, BAZNAS bisa langsung hadir, menjangkau ruang-ruang yang luput tersentuh pemerintah. "Mungkin fleksibilitas bisa dilakukan di BAZNAS, sehingga bisa menutup kelemahan pemerintah yang tidak fleksibel," tegasnya.

Pernyataan itu menggeser cara pandang: BAZNAS bukan sekadar penyalur zakat, melainkan mitra strategis negara dalam pembangunan manusia. Sebuah entitas yang melengkapi kerja pemerintah, terutama di sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana. "Kalau kesehatan dan bencana itu prioritas utama, karena risiko kerugian publik terlalu besar. Peran BAZNAS di sini sangat fundamental," kata Pratikno.

Gagasan ini bukan semata soal kolaborasi, melainkan ajakan membangun koalisi. Tidak berhenti di Jakarta, tapi bergerak sampai ke daerah. Pratikno menginginkan BAZNAS daerah menjadi motor penggerak yang mempertemukan pemerintah lokal, masyarakat, dan lembaga zakat dalam satu meja kerja. "Kami mengharapkan kerja sama ini bisa mendorong munculnya koalisi di daerah dalam mengatasi persoalan pembangunan manusia," ujarnya.

Di titik inilah, BAZNAS menemukan posisi strategisnya. Menjadi jembatan antara birokrasi yang kaku dan kebutuhan rakyat yang mendesak. Menjadi penopang ketika negara terlambat hadir. Dan menjadi penanda, bahwa pembangunan manusia tak bisa disandarkan pada satu instrumen saja, melainkan perlu sinergi—antara kekuatan negara dan energi umat.