Audiensi dengan Mendagri, BAZNAS RI Ingatkan: Potensi Zakat Bisa Jadi Solusi Kemiskinan Daerah

Audiensi BAZNAS RI dengan Mendagri: Alarm Serius untuk Pemda yang Masih Abai

Jakarta - Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA, Ph.D. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Menteri A lantai 2, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Pertemuan itu dihadiri jajaran pimpinan BAZNAS RI. Hadir antara lain Pimpinan Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Hj. Saidah Sakwan, MA; Pimpinan Bidang Transformasi Digital Prof. Ir. KH. Muhammad Nadratuzzaman Hosen, MS., MEc., Ph.D; Pimpinan Bidang SDM Keuangan dan Umum Kolonel CAJ (Purn) Drs. Nur Chamdani; Deputi II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. KH. M. Imdadun Rahmat, M.Si; Direktur Pendayagunaan dan Layanan CSR Eka Budhi Sulistyo; serta Kepala Divisi Kesehatan Siti Masturoh.

Dari Kemendagri, tampak hadir Dirjen Administrasi Kewilayahan Dr. Syafrizal ZA; Sekretaris BNPP Komjen Pol Makhruzi Rahman, SIK, MH; Kelompok Ahli BNPP Dr. Nurcholis; dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setjen Kemendagri Dr. Drs. Andi Ony Prihartono, M.Si.

Kritik Halus untuk Pemda

Audiensi ini bukan hanya membahas penguatan sinergi pusat dan daerah, tapi juga menjadi sinyal kritik bagi pemerintah kabupaten/kota. Masih banyak BAZNAS di daerah yang berjalan sendiri dengan minim dukungan dari pemerintah setempat.

“Zakat adalah instrumen sosial-ekonomi yang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tanpa dukungan kepala daerah, peran ini tidak akan maksimal,” tegas Noor Achmad.

Ironinya, di saat pemerintah pusat menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem, sejumlah pemerintah daerah justru belum menjadikan BAZNAS sebagai mitra strategis. Potensi zakat yang besar sering terhambat karena kurangnya dukungan regulasi, kolaborasi, hingga fasilitasi.

Pesan Mendagri Tito

Menteri Tito menegaskan pentingnya sinergi pemda dengan BAZNAS. Menurutnya, zakat yang dikelola dengan baik bisa langsung menyasar kebutuhan masyarakat miskin.

“Kepala daerah harus bersinergi dengan BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan,” kata Tito.

Audiensi ini menjadi alarm serius. Jika pemerintah daerah terus abai, kesempatan besar untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat miskin bisa hilang. Saatnya kepala daerah turun tangan, bukan hanya memberi dukungan formal, tapi benar-benar melibatkan BAZNAS sebagai mitra pembangunan sosial di wilayah masing-masing.