Gubernur Sulut Minta Maaf atas Miskomunikasi dengan MUI: “Tak Pernah Ada Niat Mengabaikan”

Manado 15/02/2026– Dinamika hubungan antara pemerintah daerah dan ulama di Sulawesi Utara memasuki babak baru. Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus, S.E, secara terbuka menyampaikan permohonan maaf atas miskomunikasi yang sempat mencuat dengan jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut.

Permintaan maaf itu disampaikan dalam pertemuan bersama unsur pimpinan dan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Sulawesi Utara. Gubernur menegaskan, tidak pernah ada niat sedikit pun untuk mengabaikan organisasi keagamaan tersebut.

“Kalau ada miss, saya minta maaf atas nama pribadi. Tidak ada satu pun organisasi maupun masyarakat di Sulawesi Utara yang terlepas dari perhatian Gubernur. Itu komitmen saya,” ujarnya.

Isu kurangnya perhatian terhadap MUI sebelumnya sempat bergulir di ruang publik. Namun, Ketua Dewan Pertimbangan MUI K.H. Abdul Wahab Abdul Gafur, Lc yang hadir  dalam pertemuan itu menilai persoalan utamanya terletak pada komunikasi yang terlalu formal dan protokoler.

“Rupanya kita juga salah, terlalu ikut aturan protokoler. Padahal Pak Gubernur ini bukan orang yang protokoler. Harusnya kita bisa langsung berkomunikasi,” ujarnya.

Ia mengakui, selama ini komunikasi terhambat oleh jadwal padat kepala daerah yang tidak hanya berkegiatan di provinsi, tetapi juga di tingkat nasional.

Gubernur pun membenarkan hal tersebut. “Kadang-kadang padatnya agenda, di provinsi, di luar daerah, bahkan di pusat, membuat komunikasi ini terganggu. Begitu komunikasi buruk, muncul persepsi negatif,” katanya.

Dalam suasana dialog terbuka itu yang disyiarkan salah satu media di Sulut, Gubernur bahkan menyampaikan pendekatan yang tak lazim dalam birokrasi formal. Ia meminta agar komunikasi tidak selalu menunggu protokol resmi.

“Jangan menunggu minta waktu. Curi waktunya Gubernur. Jam dua pagi pun kami masih terima tamu,” ujarnya.

Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa pintu komunikasi, menurutnya, selalu terbuka. Ia juga mengingatkan bahwa jabatan gubernur bukan milik satu kelompok tertentu.

“Julius ini bukan milik satu organisasi saja. Saya punya tanggung jawab kepada semua,” tegasnya.

Di akhir pertemuan, Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan MUI. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari stabilitas moral dan psikologis masyarakat.

“Provinsi dan MUI wajib berkolaborasi. MUI dari sudut keagamaan, pemerintah dari semua sudut. Kalau ini bersinergi, bukan hanya fisik yang maju, tapi juga moralitas keagamaan,” ujarnya.

Pihak MUI menyatakan akan menyampaikan hasil dialog tersebut kepada seluruh pengurus baru yang belum lama dilantik. Rencana silaturahmi lanjutan pun tengah disiapkan untuk memperkuat komunikasi ke depan.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa dalam tata kelola pemerintahan modern, komunikasi publik memegang peran krusial. Miskomunikasi kecil dapat berkembang menjadi persepsi besar jika tidak segera diluruskan.

Dengan pernyataan terbuka dan permohonan maaf dari Gubernur, ruang dialog kini kembali terbuka. Di tengah keragaman Sulawesi Utara, sinergi pemerintah dan ulama bukan sekadar simbol, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga harmoni sosial dan memperkuat fondasi moral masyarakat.