Ketua PA Tondano Tembus Forum Kehakiman Internasional, Bawa Misi Penguatan Peradilan Ekonomi Syariah

Riyadh, Arab Saudi — Upaya penguatan kualitas peradilan Indonesia kembali mendapat panggung global. Institut Tinggi Kehakiman Universitas Islam Imam Muhammad Ibn Saud, Arab Saudi, resmi menggelar Kursus Kehakiman Khusus bagi Hakim Republik Indonesia yang dimulai Senin, 2 Februari 2026, selama dua pekan.

Sebanyak 32 hakim Indonesia terpilih mengikuti program Pelatihan Hakim Ekonomi Syariah 2026 tersebut. Salah satu yang ikut serta adalah Ketua Pengadilan Agama (PA) Tondano, yang membawa representasi Minahasa ke forum peningkatan kapasitas kehakiman tingkat internasional.

Program ini merupakan kursus ketujuh yang secara khusus diselenggarakan bagi hakim Indonesia. Kehadiran peserta Indonesia secara berkelanjutan mencerminkan hubungan kelembagaan yang solid antara otoritas peradilan Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi, sekaligus menandai kepercayaan terhadap kompetensi hakim Indonesia dalam forum global.

Kursus digelar di Aula Bundar Institut Tinggi Kehakiman dan dirancang tidak hanya sebagai pelatihan akademik, tetapi juga sebagai ruang diplomasi hukum. Materi yang diberikan meliputi penguatan profesionalisme hakim, praktik unggulan peradilan Saudi, pengembangan keterampilan teknis kehakiman, hingga pertukaran pengalaman antarotoritas peradilan internasional.

Dekan Institut Tinggi Kehakiman, Prof. Abdullah bin Ahmed Salem Al-Mahmadi, menyatakan program ini bagian dari misi universitas memperluas kerja sama hukum internasional. Ia menegaskan pentingnya pertukaran keilmuan sebagai fondasi penguatan sistem peradilan modern, sejalan dengan Visi Kerajaan 2030 dalam pengembangan sektor hukum dan pendidikan.

Keikutsertaan para hakim ini merupakan langkah strategis Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) dalam meningkatkan kapasitas hakim menghadapi perkara ekonomi syariah yang semakin kompleks.

Sebelum keberangkatan, para peserta mendapat pembekalan di Badilag Command Center, Jakarta. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama, Dr. H. Candra Boy Seroza, menekankan bahwa peserta membawa mandat kelembagaan dan identitas bangsa. Ia mengingatkan pentingnya profesionalisme, etika, dan karakter budaya Indonesia yang santun.

Dari sisi substansi, pembekalan menitikberatkan pada penguasaan hukum ekonomi syariah yang aplikatif, termasuk praktik kepailitan dan niaga syariah, pendekatan komparatif, serta penggalian best practices internasional.

Sekretaris Ditjen Badilag, Drs. Arief Hidayat, menekankan pentingnya niat belajar yang ikhlas serta kecerdasan dalam bermedia sosial. Sementara Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, Sutarno, mengingatkan pentingnya etika dan adaptasi budaya dengan prinsip “di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung”.

Ketua PA Tondano, Al Gazali, Mus., S.H.I., M.H., menyebut program ini sebagai amanah besar.

“Kami belajar bagaimana sistem peradilan dibangun secara profesional, efisien, dan berorientasi pada keadilan yang berintegritas. Ini bukan sekadar kehormatan pribadi, tetapi tanggung jawab untuk membawa pulang praktik terbaik bagi pelayanan peradilan di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, dinamika hukum yang terus berkembang menuntut hakim membuka cakrawala internasional tanpa meninggalkan nilai dasar keadilan.

---

Dampak Sosial bagi Ekonomi Umat

Keikutsertaan Ketua PA Tondano juga mendapat perhatian dari mitra sosial di daerah. Wakil Ketua IV BAZNAS Minahasa menilai peningkatan kompetensi hakim ekonomi syariah akan berdampak langsung pada perlindungan masyarakat kecil.

“Ketika hakim memahami ekosistem ekonomi syariah secara utuh, keputusan hukum akan semakin berpihak pada pelaku usaha mikro, petani, dan penerima manfaat zakat produktif. Ini menghubungkan hukum, nilai syariah, dan pemberdayaan ekonomi umat,” katanya.

Ia menilai kolaborasi antara lembaga peradilan dan lembaga sosial di daerah menunjukkan bahwa keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat saling terkait.

Keikutsertaan Ketua PA Tondano menjadi penanda bahwa penguatan peradilan tidak hanya berlangsung di pusat, tetapi juga tumbuh dari daerah. Pelatihan ini dipandang sebagai investasi sumber daya hakim, dengan harapan ilmu yang diperoleh berkontribusi pada putusan yang lebih adaptif, konsisten, dan responsif terhadap perkembangan ekonomi syariah modern.

Bagi Minahasa, kehadiran wakilnya di forum kehakiman internasional bukan hanya kebanggaan simbolik, tetapi bagian dari kontribusi daerah dalam membangun wajah peradilan Indonesia yang semakin profesional dan berkelas dunia.