Berita Terbaru

Mencari Jalan Baru Menghapus Kemiskinan: Saat Zakat, Jaminan Sosial, dan Energi Muda Bertemu dalam Satu Panggung Jakarta – Dalam riuh rendah percakapan tentang pembangunan nasional, masih ada satu masalah yang selalu kembali menghantui: kemiskinan. Meski anggaran bantuan sosial negara mencapai ratusan triliun rupiah tiap tahun, jumlah penduduk miskin tetap sulit turun secara signifikan. Pertanyaan itu dijawab dalam forum Indonesia Connect Liputan 6 SCTV, Minggu malam (29/9/2029). Forum ini tak biasa. Ia mempertemukan pejabat pemerintah, ulama, akademisi, penggerak muda, hingga pengelola jaminan sosial dalam satu meja diskusi. Tema besar yang diangkat: “Pendekatan Baru Pengentasan Kemiskinan Menuju Masyarakat Mandiri.” Di balik judulnya yang sederhana, forum ini justru menyingkap arah baru. Dari panggung studio, lahir narasi kolaborasi nasional: bagaimana zakat, jaminan sosial, bantuan negara, dan semangat muda bisa disatukan menjadi mesin penggerak kesejahteraan rakyat. Muhaimin Iskandar: Bansos Harus Jadi Jembatan, Bukan Ketergantungan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, membuka diskusi dengan nada kritis. Ia menyebut Rp500 triliun anggaran bansos yang digelontorkan setiap tahun berpotensi meninabobokan rakyat jika tidak dikaitkan dengan pemberdayaan. “Bansos itu penting. Tapi jangan sampai menjadikan rakyat bergantung. Bantuan hanyalah jembatan. Yang utama adalah membuka peluang usaha, memberi pelatihan singkat, dan membangun komunitas produktif. Dengan begitu, rakyat bisa berjalan dengan kakinya sendiri,” tegasnya. Muhaimin juga menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Kolaborasi dengan masyarakat sipil, komunitas lokal, dan dunia usaha adalah kunci. “Kita tidak boleh hanya sibuk mengobati, tapi harus berani memutus rantai kemiskinan,” ujarnya. Prof. Noor Achmad: Potensi Zakat Rp327 Triliun, Realisasi Baru Rp28 Triliun Nada itu segera disambung oleh Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Ketua BAZNAS RI. Ia datang membawa data yang mencengangkan. Potensi zakat nasional, menurut kajian Puskas BAZNAS 2028, mencapai Rp327 triliun per tahun. Tapi penghimpunan aktual baru Rp28 triliun atau 8,5% dari potensi. “Kalau potensi ini dikelola serius, kita bisa menggerakkan ekonomi rakyat dari desa hingga kota. Zakat bukan sekadar santunan, tapi modal usaha, microfinance, bahkan investasi sosial,” jelas Noor. Ia memaparkan contoh: di Indramayu, nelayan binaan BAZNAS kini memiliki koperasi modern yang memperkuat daya tawar mereka terhadap tengkulak. Di NTT, kelompok petani jagung yang didanai zakat produktif kini panen dua kali lipat. “Zakat punya roh pemberdayaan. Tapi ia harus dikawinkan dengan pendampingan dan ekosistem usaha. Inilah mesin perubahan yang sedang kita bangun,” tambahnya. Pramudya Iriawan: Jaminan Sosial Mengangkat Generasi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, memberi sudut pandang lain: jaminan sosial bukan hanya perlindungan, tapi juga pemberdayaan. Ia menyinggung program beasiswa penuh bagi anak-anak pekerja yang meninggal dunia atau cacat total tetap. “Beasiswa ini diberikan full hingga perguruan tinggi, maksimal dua anak per keluarga. Nilainya bisa mencapai Rp174 juta. Sampai sekarang ada 95 ribu anak penerima manfaat,” paparnya. Tak berhenti pada bantuan, BPJS Ketenagakerjaan juga menggandeng universitas bereputasi. “Kami ingin memastikan mereka tidak hanya sekolah, tapi juga mendapat pendidikan berkualitas. Dengan begitu, hilangnya pencari nafkah tidak memutus masa depan keluarga,” ujarnya. Pramudya menegaskan, sinergi antara jaminan sosial dan program pemberdayaan akan memberi dampak berlipat. “Jaminan sosial bukan sekadar santunan, tapi instrumen negara untuk menjaga harkat manusia. Kami ingin perlindungan ini juga menjadi pintu keluar dari kemiskinan,” tandasnya. Billy Boen: Anak Muda Harus Jadi Pencipta Kerja Dari kursi pengusaha muda, Billy Boen, pendiri Young On Top, berbicara lugas. Ia mengingatkan bahwa generasi muda tidak boleh hanya bercita-cita jadi pencari kerja. “Kalau kita ingin menghapus kemiskinan, anak muda harus menciptakan kerja. Teknologi digital memberi peluang besar untuk itu,” katanya. Menurut Billy, Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. “Kalau anak muda hanya mencari kerja, kita akan terjebak. Tapi kalau anak muda jadi inovator, pengusaha, kreator, maka bonus demografi berubah jadi bonus ekonomi,” ucapnya. Rizal Taufikurrahman: Data Harus Jadi Basis Kebijakan Suara akademisi hadir lewat Rizal Taufikurrahman dari INDEF. Ia menyoroti bahwa kemiskinan di Indonesia bersifat multidimensi: rendahnya pendidikan, akses kesehatan terbatas, hingga minimnya infrastruktur dasar. “Kebijakan parsial hanya melahirkan ilusi perubahan. Data harus jadi basis. Kalau tidak, kita hanya menambal luka tanpa menyembuhkan,” ujarnya. Ia menegaskan pentingnya integrasi data antara pemerintah, lembaga zakat, dan BPJS. “Kalau data tidak terhubung, program akan tumpang tindih. Padahal, dengan satu basis data terpadu, kita bisa memastikan bantuan tepat sasaran dan pemberdayaan berkelanjutan,” paparnya. Farhan Frisia: Perlu Kisah Nyata yang Viral Di era digital, suara generasi muda diwakili Farhan Frisia, influencer dengan jutaan pengikut. Ia mengingatkan bahwa sekadar bicara data tidak cukup. “Masyarakat cepat lupa angka-angka. Yang membekas adalah kisah nyata,” katanya. Farhan mendorong pemerintah dan lembaga zakat untuk menyebarkan narasi inspiratif. “Kita butuh cerita: seorang anak buruh yang dapat beasiswa lalu sukses jadi insinyur, atau seorang nelayan miskin yang bangkit lewat modal zakat. Cerita-cerita seperti itu bisa viral, dan membuat orang lain percaya diri bahwa perubahan itu nyata,” ujarnya. Investigasi Tempo: Menyingkap Paradigma yang Bergeser Tempo menemukan dalam laporan investigasi 2028 bahwa lebih dari 60% program bansos gagal berlanjut setelah bantuan selesai. Sebab utamanya: tidak ada pendampingan dan pemberdayaan. Kajian Bank Dunia (2027) bahkan menegaskan, setiap Rp1 bansos produktif yang dikaitkan dengan pelatihan dan modal usaha, mampu berkembang menjadi Rp3–Rp4 nilai ekonomi dalam lima tahun. Artinya, jalan keluar bukan menambah bansos, melainkan mengintegrasikan bansos dengan zakat, jaminan sosial, pendidikan, dan ekosistem usaha lokal. Menjahit Semua Suara: Dari Studio ke Desa Nusantara Dari pemerintah, ulama, pengusaha muda, akademisi, hingga influencer, satu pesan mengalir deras: kemiskinan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa dikalahkan dengan kolaborasi. Muhaimin bicara soal arah kebijakan, Noor Achmad bicara potensi zakat, Pramudya bicara perlindungan generasi, Billy bicara energi muda, Rizal bicara data, dan Farhan bicara narasi publik. Semua potongan itu, jika dijahit rapi, akan menjadi kain besar gerakan nasional. Dan forum malam itu seolah menjadi laboratorium: bahwa penghapusan kemiskinan hanya mungkin jika negara, masyarakat sipil, dan generasi muda bergerak bersama.

Sidoarjo – Ratusan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) Al Ihsan, Desa Damarsih, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat layanan kesehatan gratis dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Program ini digelar melalui Rumah Sehat BAZNAS (RSB) Al Chusnaini, Senin, 29 September 2025. Sebanyak 712 siswa terlibat dalam kegiatan itu, terdiri dari 347 siswa laki-laki dan 365 siswa perempuan. Selain pemeriksaan medis, mereka juga mendapat penyuluhan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “BAZNAS berupaya memastikan anak-anak memahami pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Kesehatan anak sekolah adalah fondasi membangun generasi mendatang,” kata Saidah Sakwan, Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, dalam keterangan tertulisnya. Hasil pemeriksaan menemukan penyakit yang paling banyak diderita siswa adalah ISPA, GERD (asam lambung), dan myalgia (nyeri otot). Untuk memperkuat pesan PHBS, BAZNAS membagikan sabun cuci tangan kepada seluruh siswa. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh dokter RSB bersama guru MI Al Ihsan. Program Rumah Sehat BAZNAS kini telah hadir di 25 titik di 16 provinsi. Tahun ini, enam RSB baru sedang dibangun di Jambi, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Gorontalo. “Kolaborasi dengan sekolah adalah pintu strategis menjangkau anak-anak. Kami berharap semakin banyak institusi pendidikan yang bisa terlibat,” ujar Saidah.

Jakarta, –Di tengah tantangan ketimpangan akses pendidikan dan dakwah di Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali membuat gebrakan. Pada Kamis, 25 September 2025, lembaga ini resmi meluncurkan Program Kemitraan Khusus Pendidikan dan Dakwah bagi Disabilitas, 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Komunitas Adat, dan Mualaf. Program ini hadir bukan sekadar inisiatif, tetapi sebuah langkah strategis untuk menjawab realitas bahwa masih banyak kelompok masyarakat yang belum tersentuh pendidikan dan bimbingan keagamaan. Peluncuran di Jakarta ini dihadiri Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI Prof. Dr. Waryono Abdul Ghafur, SAG., MAG., Direktur PT Maybank Asset Management Anita Haryani, serta jajaran pimpinan BAZNAS RI. “Program ini memang sengaja kita luncurkan kepada sahabat-sahabat kita yang disabilitas, yang tinggal di daerah 3T, komunitas adat, dan mualaf. Mereka selama ini belum banyak tersentuh,” ujar Noor Achmad dalam pidatonya. Noor menekankan, BAZNAS ingin mengukuhkan peran zakat yang inklusif, zakat yang benar-benar sampai ke tangan mereka yang selama ini terpinggirkan. Baginya, zakat tidak hanya sebatas angka dalam laporan, melainkan energi sosial yang mampu menembus keterbatasan geografis, fisik, maupun budaya. “BAZNAS selalu komitmen untuk menyentuh masyarakat yang sulit disentuh, menjadikan mereka bagian dari keluarga besar BAZNAS Republik Indonesia,” tegasnya. Kementerian Agama menyambut positif langkah ini. Waryono Abdul Ghafur menilai, kehadiran BAZNAS telah memberi warna baru dalam pelayanan umat. “BAZNAS bukan hanya hadir di pusat kota, tapi hingga pelosok Tanah Air. Ia menjadi pelayan umat yang setia, memberi harapan bagi masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan,” kata Waryono. Menurutnya, kontribusi zakat yang dikelola BAZNAS terbukti mampu memperkuat sumber daya manusia, khususnya di wilayah yang jauh dari arus pembangunan. Program Kemitraan Khusus ini akan melibatkan 40 lembaga mitra yang terseleksi secara nasional. Setiap lembaga berhak memperoleh: Bantuan pendanaan maksimal Rp50 juta. Pendampingan kelembagaan. Monitoring program selama satu tahun penuh, mulai November 2025 hingga November 2026. Skema ini bukan sekadar bantuan, tetapi ekosistem pembinaan agar lembaga mitra mampu berdiri kokoh, mandiri, dan memberi dampak jangka panjang bagi masyarakat yang dilayani. Kolaborasi dengan Maybank Program ini juga mendapat dukungan sektor swasta. Direktur PT Maybank Asset Management, Anita Haryani, menegaskan bahwa pendidikan adalah hak universal. “Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal. Melalui Beasiswa Kemitraan Khusus ini, kami berharap bisa memberi dukungan nyata agar penerima manfaat mampu menembus keterbatasan dan berkontribusi bagi masyarakat,” ujarnya. Peluncuran program ini turut dirangkai dengan peresmian buku “Jejak Inklusivitas Zakat Menuju Indonesia Emas 2045”. Buku tersebut merekam praktik baik, kisah penerima manfaat, dan inspirasi dari berbagai daerah. Publik bisa mengaksesnya secara gratis melalui situs resmi BAZNAS di tautan bazn.as/BukuInklusivZakat. Dengan inisiatif ini, BAZNAS kembali menegaskan dirinya bukan hanya pengelola zakat, tetapi juga pionir inklusivitas sosial. Ia hadir untuk memastikan bahwa disabilitas, masyarakat adat, warga di daerah 3T, maupun para mualaf, tidak lagi berdiri di pinggir jalan sejarah. Mereka kini diundang masuk, diberdayakan, dan disiapkan menjadi bagian dari cita-cita besar: Indonesia Emas 2045.

Jakarta, –Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menorehkan sejarah. Lembaga zakat yang selama ini identik dengan program pemberdayaan umat itu kini meraih Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2025 dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). BAZNAS dinobatkan sebagai Instansi Pemerintah Terbaik (Lembaga/Kementerian) dalam ajang bergengsi yang digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Kamis, 25 September 2025. Gelar ini meneguhkan kiprah BAZNAS sebagai salah satu motor penggerak industri halal nasional. Capaian tahun ini bukan yang pertama. BAZNAS sudah dua kali mencatatkan namanya dalam panggung IHYA, yakni pada 2022 dan 2024, dengan kategori berbeda. Konsistensi itu memperlihatkan bahwa peran BAZNAS bukan sekadar mengelola dana zakat, tetapi juga membangun fondasi ekonomi halal dari akar rumput. Deputi I BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Mohamad Arifin Purwakananta, hadir menerima langsung penghargaan. “Ini bukti nyata keseriusan BAZNAS dalam mendorong mustahik pelaku UMKM berbasis industri halal agar bisa naik kelas, dari penerima zakat menjadi pemberi zakat atau muzaki,” ujar Arifin. BAZNAS tercatat telah memfasilitasi lebih dari 5.000 sertifikat halal bagi UMKM di berbagai daerah. Angka itu bukan sekadar statistik, melainkan wujud transformasi. Di balik setiap sertifikat, ada harapan pelaku usaha mikro untuk menembus pasar yang lebih luas dan kompetitif. “Ke depan, kami ingin semakin banyak mustahik yang tumbuh menjadi juragan-juragan halal. Mereka akan menjadi bagian penting dalam menguatkan ekonomi Indonesia,” kata Arifin. IHYA Award 2025 tidak diberikan secara serampangan. Proses penjurian menimbang aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi program. Kampanye publikasi juga menjadi salah satu indikator penting. Dalam semua aspek itu, BAZNAS dianggap menonjol dengan pola kerja yang terukur dan dampak nyata di lapangan. Arifin menegaskan, capaian ini tidak mungkin terjadi tanpa kepercayaan para muzaki. Dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dititipkan kepada BAZNAS menjadi bahan bakar utama program pemberdayaan. “Kepercayaan muzaki adalah modal besar kami. Dari dana yang mereka amanahkan, kami bisa membiayai UMKM halal yang kini tumbuh di berbagai pelosok Indonesia,” kata dia. BAZNAS kini mematok agenda yang lebih luas: memperkuat UMKM halal bukan hanya dari sisi sertifikasi, tetapi juga lewat pelatihan, pendampingan, hingga akses permodalan. Semua diarahkan untuk mempercepat transformasi mustahik menjadi muzaki, dan mendorong kemandirian ekonomi nasional. Dengan capaian IHYA Award 2025, BAZNAS tak hanya berdiri sebagai lembaga zakat. Ia tampil sebagai salah satu poros penting industri halal nasional, sejalan dengan ambisi pemerintah menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Ade Sofyan Mulazid, S.Ag., M.H 24/9/2025 Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. MK menilai permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Putusan yang dibacakan pada Kamis (28/8/2025) di Ruang Sidang Pleno Gedung I MK itu, menegaskan kedudukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai lembaga utama pengelola zakat di Indonesia. Ini menjadi bagian dari upaya mengawal konstitusi yang menjaga dana umat agar ”aman syar’i, aman regulasi, dan aman NKRI”. Pengelolaan dana publik yang etis merupakan salah satu landasan utama dalam tata kelola yang baik, hal ini menjadi sangat penting dalam kerangka ekonomi Islam (Mooneeram-Chadee, 2020; Shalhoob, 2025). Di sini, tanggung jawab tersebut tidak hanya terbatas pada pengelolaan keuangan yang benar, tetapi juga terkait dengan ajaran ilahi yang menekankan keadilan (‘adl), kesejahteraan publik (maslahah), dan perlindungan kekayaan yang suci (hifz al-mal). Sebagai respons terhadap kewajiban ini, mekanisme seperti audit syariah dan transparansi telah muncul sebagai pilar yang sangat penting, yang bertujuan untuk memastikan sistem keuangan beroperasi dalam batasan hukum Islam dan prinsip etika (Khalid & Sarea, 2020). Peranannya bersifat ganda untuk menjamin akurasi keuangan sekaligus memastikan kepatuhan yang ketat terhadap syariah, dengan tujuan melindungi sumber daya dari penyalahgunaan seperti bunga (riba) dan ketidakpastian berlebihan (gharar). Sejumlah penelitian sebelumnya mencoba mengungkap kompleksitas audit syariah, dengan perhatian besar pada standar teknisnya, integrasinya dalam struktur tata kelola perusahaan, serta dasar filosofisnya dalam Maqasid al-Shariah (Algabry, Alhabshi, Soualhi, & Othman, 2020; Aslam & Haron, 2020). Transparansi juga selalu didorong sebagai prasyarat yang tak bisa ditawar untuk membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas. Namun, meskipun banyak penelitian yang ada, sintesis kritis yang menyeluruh masih sangat kurang. Literatur yang ada cenderung terpecah-pecah, terutama dalam hal membahas lembaga eksternal yang menegakkan prinsip-prinsip ini. Sementara komite audit internal dan regulator nasional sering dianalisis, peran kuat badan pengadilan puncak, khususnya Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga utama keuangan publik, masih jarang dibahas (Masud et al., 2023). Kelalaian ini bukanlah hal sepele. Janji teoretis dari audit syariah dan transparansi berisiko hanya menjadi aspirasi semata tanpa ada lembaga yang kuat dan independen yang mampu menegakkan akuntabilitas terhadap aktor negara yang kuat. Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan besar untuk membatalkan peraturan perundang-undangan dan tindakan eksekutif, berada dalam posisi yang unik untuk bertindak sebagai perwujudan modern dari konsep klasik Islam tentang hisbah (akuntabilitas publik). Namun, interaksi dinamis antara proses audit, yang mengungkap bukti kepatuhan atau penyalahgunaan, dan proses pengadilan, yang memberikan keputusan yang mengikat, belum dianalisis secara sistematis dan kritis. Sebagian besar tinjauan literatur sebelumnya telah membahas audit syariah atau transparansi secara terpisah, sering kali dengan fokus yang sempit pada penerapannya dalam sektor perbankan (Almutairi & Quttainah, 2020; Ullah et al., 2016). Adapun yang menarik, tidak ada satupun yang mengintegrasikan dimensi penting pengawasan yudisial konstitusional dalam kerangka analitis yang kohesif. Selain itu, sintesis yang ada belum mampu mengikuti perkembangan pesat di bidang ini, gagal menangkap kekurangan metodologisnya, bias geografis yang nyata, atau potensi gangguan dari teknologi keuangan (FinTech), yang berpotensi mendefinisikan ulang proses audit melalui inovasi seperti blockchain dan kecerdasan buatan (Avci & Erzurumlu, 2023; Bamhdi, 2024). Keunikan tinjauan ini terletak pada pendekatannya yang terintegrasi. Ia melampaui diskusi terpisah untuk mensintesis berbagai aliran literatur melalui lensa baru pengawasan yudisial konstitusional, menyatukan prinsip etika (Maqasid al-Shariah), mekanisme tata kelola (Agency Theory), dan dinamika institusional (Institutional Theory) dalam sebuah kerangka yang kohesif. Penelitian ini memberikan kontribusi: pertama, memberikan peta sistematis yang komprehensif tentang lanskap ilmiah saat ini; kedua, merumuskan Mahkamah Konstitusi sebagai aktor penting namun terabaikan dalam ekosistem tata kelola; dan ketiga, memberikan kajian kritis yang mendalam tentang janji dan potensi masalah dari gangguan teknologi dalam audit syariah. Keutamaan Audit Syariah sebagai Mekanisme Tata Kelola Literatur meninggalkan sedikit keraguan bahwa audit syariah telah melampaui fungsi akuntansi teknisnya untuk menjadi landasan tata kelola etis. Hal ini, secara konsisten dibingkai bukan sebagai latihan daftar periksa pasif, tetapi sebagai sistem proaktif yang digerakkan oleh nilai yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dengan menanamkan kepatuhan agama dan etika ke dalam DNA pengawasan keuangan (Saad et al., 2021). Studi empiris, khususnya dari Malaysia dan Indonesia, semakin menunjukkan korelasi yang kuat antara praktik audit syariah yang diterapkan dengan baik dan hasil yang diinginkan seperti berkurangnya kesalahan pelaporan keuangan dan peningkatan kepercayaan investor terhadap lembaga Islam (Kamaruddin & Hanefah, 2022; Sani & Abubakar, 2021). Terpenting adalah lingkup audit bersifat dualistik harus memverifikasi akurasi keuangan sekaligus memastikan semua transaksi dan kontrak yang mendasarinya ('uqud) tidak terlarang (haram) seperti ketidakpastian yang berlebihan (gharar) dan bunga (riba). Perpaduan ketelitian keuangan dan pengawasan etis inilah yang membedakannya dari audit konvensional dan menetapkan nilai uniknya dalam menjaga kepentingan publik (maslahah). Mahkamah Konstitusi sebagai Penjaga Kepentingan Umum Peran Mahkamah Konstitusi tidak lagi dipandang sebagai penengah pasif sengketa hukum, tetapi semakin dikonseptualisasikan sebagai penjaga yang aktif dan kuat dari kepentingan umum. Kekuasaannya untuk membatalkan undang-undang atau tindakan eksekutif yang memungkinkan penyalahgunaan sumber daya publik menciptakan efek jera yang kuat, membentuk perilaku organ negara lainnya (Masud et al., 2023). Dari perspektif ekonomi Islam, fungsi peradilan ini secara elegan ditafsirkan sebagai inkarnasi modern dari konsep Islam klasik hisbah (akuntabilitas) dan siyasah syar'iyyah (kebijakan berorientasi syariah), di mana negara memikul kewajiban agama untuk mencegah penindasan (zulm)) dan ketidakadilan ekonomi. Namun, literatur dengan bijak memperingatkan bahwa efektivitas Pengadilan tidak diberikan, hal itu bergantung pada independensi operasionalnya, kapasitasnya untuk memahami instrumen keuangan yang kompleks, dan keberanian yurisprudensialnya untuk menerapkan prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah dalam putusannya (Ibrahim & Amin, 2021). Hal ini, mengungkapkan hubungan simbiosis: proses audit syariah menghasilkan bukti kepatuhan atau kesalahan, sementara Mahkamah Konstitusi memberikan otoritas tertinggi yang dapat ditegakkan. Interaksi Konteks Regional dan Evolusi Regulasi Salah satu wawasan paling penting dari analisis ini adalah bahwa implementasi dan kemanjuran audit syariah sangat dibentuk oleh konteks lokal. Literatur menggambarkan spektrum kematangan peraturan. Kerangka kerja yang canggih dan komprehensif di Malaysia dan GCG sering digambarkan sebagai model tolok ukur, yang ditandai dengan standar yang tepat, sertifikasi auditor profesional, dan struktur pengawasan terintegrasi (Algabry, Alhabshi, Soualhi, & Alaeddin, 2020). Sebaliknya, penelitian tentang Indonesia dan Bangladesh sering berfokus pada proses pengembangan peraturan yang dinamis, terkadang kontroversial, dan tugas kompleks untuk menyelaraskan hukum nasional yang ada dengan prinsip-prinsip syariah yang muncul (Alam et al., 2023; Darmawan & Wandirah, 2025). Kesenjangan regional ini menggarisbawahi tantangan terpentin, tidak adanya kerangka kerja standar global untuk audit syariah menyebabkan inkonsistensi yang signifikan dalam praktik. Kurangnya harmonisasi ini menghadirkan rintangan yang tangguh bagi pertumbuhan keuangan Islam lintas batas dan menghambat perbandingan lembaga. Literatur dengan benar mengidentifikasi fragmentasi ini sebagai hambatan kritis untuk pematangan global industri dan area utama untuk penelitian berorientasi kebijakan di masa depan (Almutairi & Quttainah, 2020). Disrupsi Teknologi dan Masa Depan Audit Tema yang sangat menarik adalah pemeriksaan kritis terhadap potensi teknologi untuk merevolusi audit syariah. Teknologi blockchain disambut dengan optimisme yang cukup besar atas kapasitasnya untuk membuat buku besar yang terdesentralisasi, transparan, dan hampir anti gangguan untuk transaksi keuangan publik. Ini menjanjikan pergeseran paradigma menuju ketertelusuran dana secara real-time, yang berpotensi secara drastis mengurangi peluang korupsi dan penyalahgunaan (Avci & Erzurumlu, 2023). Potensi kontrak pintar untuk mengotomatiskan kepatuhan yang mengeksekusi transaksi hanya setelah memenuhi kondisi syariah yang telah dikodekan sebelumnya adalah bidang lain yang sangat menarik. Selain itu, AI dan analitik big data dipandang sebagai alat yang ampuh untuk meningkatkan manajemen risiko dengan secara proaktif mengidentifikasi pola kompleks yang mengindikasikan aktivitas penipuan atau perilaku yang tidak patuh. Namun, literatur tidak naif tekno-utopis. Hal ini, dengan cermat memperingatkan terhadap determinisme teknologi, menyoroti tantangan signifikan seperti kebutuhan akan kotak pasir peraturan, pengembangan aset digital yang sesuai dengan syariah, dan kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan keterampilan digital dalam profesi audit itu sendiri (Bamhdi, 2024; Hancur, 2025). Tema ini mewakili batas penelitian yang paling dinamis dan berwawasan ke depan, secara langsung menghadapi masalah peningkatan transparansi dalam ekonomi global yang semakin kompleks dan digital. Peran Sentral Audit Syariah dan Sinergi Teoritis Fokus utama pada audit syariah sebagai landasan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas sejalan dengan prinsip-prinsip inti ekonomi Islam, yang menekankan keadilan (‘adl), kesejahteraan umum (maslahah), dan perlindungan kekayaan (hifz al-mal) (Khalid et al., 2018). Analisis kami menegaskan bahwa audit syariah bukan hanya tugas prosedural atau kepatuhan, tetapi alat komprehensif yang mengawinkan prinsip-prinsip etika dengan praktik audit modern. Tinjauan ini, menambah kedalaman pemahaman ini dengan menunjukkan bagaimana kerangka teoritis yang dominan saling melengkapi. Maqasid al-Syariah memberikan kerangka moral menyeluruh, Teori Agensi menjelaskan bagaimana audit mengurangi asimetri informasi dan mengurangi konflik kepentingan antar pemangku kepentingan (Aslam & Haron, 2020). Secara bersamaan, Teori Kelembagaan menekankan tekanan eksternal baik regulasi, normatif, atau budaya yang membentuk cara audit Syariah diadopsi dan diimplementasikan dalam pengaturan yang berbeda (Algabry, Alhabshi, Soualhi, & Alaeddin, 2020; Hancur, 2025). Menariknya, alih-alih memperlakukan teori-teori ini secara terpisah, sintesis ini menunjukkan bahwa menggunakannya secara bersamaan menawarkan pendekatan analitis yang lebih komprehensif. Efektivitas audit (Teori Agensi) sering bergantung pada kekuatan lembaga pengatur (Teori Kelembagaan) dan keselarasannya dengan tujuan etika yang lebih luas (Maqasid al-Syariah). Interketerkaitan ini mengatasi kesenjangan penting dalam literatur yang ada, di mana kerangka kerja ini sering dipandang terpisah daripada saling memperkuat. Peran MK yang Kritis tetapi Kurang Dieksplorasi Salah satu temuan utama dari tinjauan ini adalah munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan eksternal yang penting untuk transparansi. Peran badan-badan peradilan ini dalam memantau kepatuhan dan melindungi dana publik melalui putusan penting adalah perpanjangan dari studi sebelumnya yang sebagian besar berfokus pada mekanisme audit internal dan badan pengatur (Masud et al., 2023). Hal ini, menyoroti hubungan penting antara audit dan penegakan peradilan, menunjukkan bahwa kerangka kerja tata kelola syariah yang kuat membutuhkan hubungan yang harmonis antara auditor independen dan peradilan yang kuat dan berpengetahuan syariah Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai mekanisme kelembagaan utama, meminta pertanggungjawaban entitas lain, memastikan bahwa prinsip-prinsip Maqasid al-Syariah secara efektif dioperasionalkan dalam tata kelola publik. Tinjauan ini menawarkan perspektif unik dengan mengintegrasikan dimensi yudisial ke dalam wacana audit syariah. Tidak seperti penelitian sebelumnya yang umumnya menyebutkan badan pengatur, sintesis ini menyelidiki peran Mahkamah Konstitusi yang berbeda, dengan alasan bahwa wewenangnya untuk membatalkan undang-undang yang memfasilitasi penyalahgunaan dana publik merupakan intervensi yang kuat, namun sebagian besar kurang dieksplorasi, dalam tata kelola keuangan Islam. Kesimpulan Tinjauan sistematis ini, menggambarkan bahwa audit syariah dan transparansi adalah bidang yang berkembang, semakin fokus pada pengintegrasian prinsip-prinsip etika, pengawasan yudisial, dan teknologi inovatif. Namun, tantangan tetap ada dalam hal miopia geografis, keterbatasan metodologis, dan keterputusan antara potensi teknologi dan aplikasi praktis. Dengan mensintesis temuan ini dan menekankan peran penting Mahkamah Konstitusi, tinjauan ini memberikan peta jalan yang komprehensif bagi para sarjana dan praktisi. Hal ini, menyerukan penelitian yang lebih ketat secara empiris, beragam secara geografis, dan integratif untuk memastikan pengelolaan dana publik yang transparan, akuntabel, dan etis sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Brebes – Di tengah gegap-gempita pembangunan, masih ada wilayah-wilayah yang sunyi dari sentuhan kesejahteraan. Desa-desa di pelosok Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi saksi betapa kemiskinan ekstrem dan keterbatasan hidup masih menjerat ribuan keluarga. Namun, BAZNAS RI menunjukkan komitmennya: zakat tidak boleh berhenti di kota, ia harus menembus desa, menembus jalan terjal, dan hadir nyata di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Rabu (24/9/2025), BAZNAS RI menyalurkan bantuan biaya hidup tunai dan paket logistik kepada keluarga miskin ekstrem, keluarga dengan anak stunting, serta lansia yang hidup serba kekurangan di empat desa: Limbangan Wetan, Limbangan Kulon, Gandasuli, dan Pasar Batang. Bantuan ini cukup untuk menopang kebutuhan pokok selama 1–3 bulan ke depan. “BAZNAS berkomitmen memastikan zakat, infak, dan sedekah benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Di desa-desa pedalaman seperti Brebes inilah zakat menemukan makna sejatinya: menghadirkan keadilan sosial,” tegas Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, MA. Saidah menambahkan, bantuan yang disalurkan tidak semata untuk mengisi perut atau melunakkan penderitaan sementara. Lebih dari itu, zakat hadir sebagai pesan moral bahwa umat Islam tidak boleh membiarkan sesamanya hidup tanpa kepastian pangan. “Bantuan ini adalah kepedulian sekaligus harapan. Zakat bukan hanya kewajiban, tapi instrumen perubahan, sarana membangun solidaritas, dan jalan pemerataan kesejahteraan,” imbuhnya. Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan ini ibarat cahaya di lorong gelap. Mereka mengaku sangat terbantu karena bisa bertahan hidup dengan lebih tenang dalam beberapa bulan mendatang. BAZNAS menegaskan, keberhasilan program ini hanya mungkin terwujud karena kepercayaan masyarakat yang menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi. Setiap rupiah yang dititipkan dikelola dengan amanah dan transparan, hingga benar-benar menjangkau mereka yang sering luput dari perhatian negara. “Zakat yang Anda salurkan ke BAZNAS bukan hanya angka di kertas, tapi napas kehidupan bagi saudara-saudara kita di pedalaman. Inilah bukti nyata, zakat mampu menembus batas, dari menara masjid hingga dapur keluarga miskin di pelosok desa,” tutup Saidah. Dengan semangat ini, BAZNAS mengajak seluruh umat Islam untuk tidak ragu menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS, agar semakin banyak keluarga rentan yang bisa dibangkitkan dari lingkaran kemiskinan ekstrem.

Mojokerto – Masjid tidak lagi sekadar tempat sujud, tetapi kini menjelma menjadi pusat pemberdayaan umat. Hal itu ditegaskan oleh Bupati Mojokerto, Dr. Gus Barra, Lc. M.Hum, saat menyerahkan secara simbolis bantuan BAZNAS Microfinance Masjid di Masjid Nurul Huda, Desa Ngabar, Kecamatan Jetis, Rabu (24/9/2025) sore. Dalam kesempatan tersebut, Gus Barra menyalurkan Rp150 juta kepada 53 jamaah masjid. Dana ini akan dikelola secara bergulir oleh takmir masjid, sehingga manfaatnya bisa dirasakan berulang kali dan menyentuh lebih banyak masyarakat. “Masjid bukan hanya pusat ibadah, tetapi juga pusat kebangkitan ekonomi umat. Melalui program Microfinance Masjid, jamaah memiliki akses modal sehat yang bisa menumbuhkan kemandirian. Kami ingin jamaah bukan sekadar penerima bantuan, tapi menjadi pelaku ekonomi yang berdaya,” tegas Gus Barra disambut tepuk tangan jamaah. Dilansir dari Web Baznas Kabupaten Mojokerto, Program ini bukan yang pertama. Sebelumnya, Wakil Bupati Mojokerto, dr. Rizal Oktavian, juga telah meluncurkan program serupa di Masjid Desa Kedungmaling, Kecamatan Sooko, dengan nilai yang sama. Hingga kini, total bantuan yang sudah disalurkan mencapai Rp300 juta untuk 106 jamaah di dua kecamatan. Langkah ini menjadi bukti nyata bagaimana sinergi pemerintah daerah, BAZNAS, dan takmir masjid bisa mengubah wajah pemberdayaan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Ketua BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Zamroni Ahmad, menegaskan bahwa Microfinance Masjid dirancang sebagai alternatif pembiayaan tanpa bunga agar jamaah tidak terjerat praktik pinjaman berbunga tinggi. “Pinjaman ini ringan, tanpa bunga, dan dikelola langsung oleh takmir yang paling tahu kondisi jamaahnya. Dengan kolaborasi ini, insyaAllah program bisa berjalan berkelanjutan dan semakin banyak keluarga yang merasakan manfaatnya,” jelas Gus Zamroni. Hadir pula dalam acara ini Pimpinan BAZNAS Kabupaten Mojokerto, Kabag Kesra Setda, Brand Manager BSI Mojokerto, Camat Jetis, serta Kepala Desa Ngabar. Namun sorotan utama tertuju pada sosok Gus Barra yang tampil bukan hanya sebagai kepala daerah, melainkan juga pemimpin umat. Kehadiran Gus Barra meneguhkan keyakinan bahwa pemerintah daerah bersama BAZNAS mampu menghadirkan solusi ekonomi yang adil, amanah, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. “Bantuan ini bukan sekadar angka rupiah, tetapi simbol semangat baru. Dengan masjid sebagai pusat ekonomi umat, Mojokerto siap melahirkan generasi jamaah yang mandiri, produktif, dan sejahtera,” pungkas Gus Barra seperti dikutip dari Web resmi Baznas Kabupaten Mojokerto. sumber : https://kabmojokerto.baznas.go.id/

Barru – BAZNAS Kabupaten Barru kembali meneguhkan langkah strategis dengan memperpanjang kerjasama bersama BPJSTK (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Pemerintah Kabupaten Barru, Selasa (23/9/2025), di ruang data Pemkab Barru. Kolaborasi ini merupakan perpanjangan kedua yang bertujuan memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja di Kabupaten Barru, khususnya pekerja rentan. Hingga saat ini, BAZNAS Barru telah memberikan perlindungan kepada 2.901 tenaga kerja melalui 41 akun aktif, dan berkomitmen memperluas cakupan agar semakin banyak pekerja mendapatkan jaminan sosial. Kerjasama strategis ini bukan hanya agenda lokal, melainkan bagian dari visi besar Presiden RI: Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Visi itu diwujudkan melalui 8 misi utama (Asta Cita), salah satunya menekankan pentingnya pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan, serta perlindungan tenaga kerja. Ketua BAZNAS Barru, Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si, menegaskan perlunya sinergi lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut. “Perlindungan pekerja adalah investasi jangka panjang. Kami berharap Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barru dapat mengurai segmen tenaga kerja, baik formal maupun informal, agar bisa dimasukkan dalam program ini. Dengan begitu, cakupan perlindungan sosial semakin luas, dan visi Indonesia Emas 2045 bisa kita wujudkan bersama,” jelasnya. Dalam pembahasan draft kerjasama, hadir berbagai pihak seperti Dinas Tenaga Kerja, analis hukum, analis kebijakan, hingga bagian pemerintahan. Keterlibatan lintas dinas ini menunjukkan bahwa perlindungan tenaga kerja bukan hanya tugas satu lembaga, melainkan agenda bersama bangsa. BAZNAS Barru melihat zakat bukan semata kewajiban umat Islam, tetapi juga instrumen keadilan sosial yang dapat bersinergi dengan program pemerintah. Dengan integrasi ini, zakat menjadi bagian dari upaya kolektif membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya saing. “Kerjasama ini adalah bukti bahwa zakat bisa berjalan seiring dengan program jaminan sosial negara. BAZNAS ingin menjadi mitra terpercaya pemerintah dan masyarakat dalam menghadirkan perlindungan tenaga kerja yang adil, transparan, dan berkelanjutan,” pungkas La Minu Kalibu. Sumber : https://kabbarru.baznas.go.id/

MANADO – Gerimis yang turun di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (23/9), tak mampu memadamkan semangat ribuan pasang mata yang menyaksikan peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Upacara berlangsung khidmat, dipimpin langsung oleh Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dengan didampingi Wakil Gubernur Victor Mailangkay. Momen kali ini terasa istimewa. Untuk pertama kalinya, peringatan HUT Provinsi Sulawesi Utara digelar di bawah kepemimpinan pasangan Gubernur Yulius dan Wagub Victor. “Saya merasa HUT ke-61 Provinsi Sulawesi Utara sangat spesial. Ini ulang tahun pertama di bawah kepemimpinan kami, sebuah amanah besar yang akan kami jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Gubernur Yulius, disambut tepuk tangan hadirin. Ia menegaskan visi pembangunan daerah: Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Visi ini diperkuat dengan delapan misi Asta Cita, 17 program unggulan, dan 45 program strategis yang disiapkan dengan arah kebijakan spesifik serta target terukur. “Inilah kompas pembangunan Sulawesi Utara, agar seluruh energi masyarakat bersatu menuju masa depan yang lebih baik,” katanya penuh keyakinan. Tak hanya dari pemerintah, semangat peringatan ini juga mendapat resonansi dari berbagai elemen masyarakat. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Minahasa menyampaikan harapan besar agar HUT ke-61 Sulut menjadi momentum mempererat sinergi dan menebar manfaat nyata bagi rakyat. “Atas nama keluarga besar BAZNAS Kabupaten Minahasa, kami mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara. Semoga Sulawesi Utara terus menjadi tanah yang diberkahi, maju dalam pembangunan, sejahtera bagi masyarakatnya, dan tetap menjadi rumah penuh toleransi, kerukunan, serta kedamaian. Kami siap berkontribusi melalui penguatan zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan umat serta mendukung terwujudnya Sulawesi Utara yang hebat dan bermartabat,” ungkap pimpinan BAZNAS Minahasa. HUT ke-61 ini bukan sekadar selebrasi seremonial. Ia adalah momentum refleksi dan komitmen: bagaimana seluruh komponen masyarakat—pemerintah, lembaga, organisasi, hingga warga biasa—bersatu menunaikan perannya. Visi besar “Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan” hanya bisa terwujud jika semua tangan bergandengan dan semua hati bergerak dalam harmoni. Sulut kini memasuki usia matang. Dan pada usia inilah, Sulut ditantang untuk melahirkan karya yang lebih besar, langkah yang lebih kokoh, dan warisan yang lebih berharga bagi generasi mendatang.

Senin (22/09/2025), Kabupaten Banyuwangi menjadi saksi lahirnya tiga inovasi pemberdayaan umat. BAZNAS RI meluncurkan Balai Ternak, Zmart, dan Ambulance Madani—sebuah rangkaian program yang membuktikan bahwa zakat, bila dikelola dengan profesional, dapat menjelma menjadi mesin penggerak ekonomi rakyat sekaligus jaring pengaman sosial. Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menyampaikan pernyataan yang menggema: “Alhamdulillah, hari ini zakat benar-benar hadir untuk negeri. Balai Ternak, Zmart, dan Ambulance Madani bukan sekadar bantuan, tapi ikhtiar besar menjadikan mustahik berdaya, hingga suatu saat mereka berubah menjadi muzaki.” Ucapan itu bukan retorika kosong. Balai Ternak memberi harapan bagi 20 peternak kecil untuk lepas dari jerat kemiskinan melalui pembibitan dan pendampingan intensif. Zmart, yang menyasar 50 warung mikro, melampaui sekadar modal; ia menghadirkan branding, renovasi, hingga digitalisasi rantai pasok—mendorong warung tradisional menjadi pemain baru di era modern. Sementara itu, Ambulance Madani Gratis (AMBUMANIS) menghadirkan napas segar bagi warga pelosok: akses kesehatan darurat tanpa biaya. Bupati Banyuwangi, Hj. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, mengakui tantangan di kabupaten terluas di Jawa Timur ini. “Pelayanan publik di wilayah luas dan kompleks seperti Banyuwangi memang berat. Karena itu, kehadiran program BAZNAS adalah bukti nyata kolaborasi yang mempercepat pengentasan kemiskinan dan mendorong ekonomi kerakyatan,” katanya. Nada optimisme yang sama juga datang dari Kepala Unit Usaha Syariah PT PNM, Tunas Haryanto. “Ini bukan sekadar bantuan, melainkan kolaborasi strategis. Ambulance Madani memperluas akses layanan kesehatan, sementara Zmart menguatkan daya saing warung rakyat di era digital,” ujarnya. Namun, inti dari seluruh gebrakan ini sesungguhnya satu: kepercayaan publik. Banyuwangi menjadi panggung demonstrasi bahwa zakat yang dihimpun masyarakat tidak menguap di meja birokrasi, melainkan turun menjadi sapi, warung, dan ambulans yang benar-benar dirasakan manfaatnya. Di balik seremoni itu, BAZNAS mengirim pesan tegas: zakat bukan hanya ritual individual, melainkan instrumen transformasi sosial. Jika publik menaruh kepercayaan penuh, zakat bisa menjelma menjadi kekuatan besar yang menyentuh akar persoalan kemiskinan. Peluncuran di Banyuwangi ini bukan akhir, melainkan awal. Sebuah laboratorium zakat yang kelak bisa menjadi model nasional: bagaimana dana umat yang dikelola amanah mampu menghadirkan kesejahteraan nyata.

Dari Mustahik Menjadi Muzaki, dari Nusantara Menembus Dunia Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI kembali membuat gebrakan. Senin, 22 September 2025, melalui sebuah acara daring yang menghubungkan Jakarta–Moskow, BAZNAS meluncurkan Program Beasiswa Cendekia BAZNAS (BCB) Rusia Tahun 2025. Program ini bukan sekadar distribusi dana pendidikan, melainkan strategi besar: mempersiapkan generasi emas Indonesia yang berdaya saing global, selaras dengan Asta Cita Presiden dan visi Indonesia Emas 2045. Acara yang dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Moskow, Prof. Dr. Khoirul Rosyadi, Ph.D., Deputi II BAZNAS, Dr. H.M. Imdadun Rahmat, M.Si., serta Dubes Rusia untuk Indonesia, H.E. Sergei Gennadievich Tolchenov ini sekaligus menjadi panggung inspirasi: zakat kini tidak lagi dipandang semata-mata ritual ibadah, tetapi motor penggerak peradaban. “Apa yang kita lakukan adalah meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia yang bertujuan memajukan umat ke depan.” Pernyataan Ketua BAZNAS RI, Kiai Noor, menohok kesadaran publik. Bahwa dana zakat, infak, dan sedekah tak hanya mampu menyelamatkan masyarakat miskin hari ini, tetapi juga bisa mencetak doktor, insinyur, ilmuwan, dan pemimpin dunia esok hari. Kiai Noor menegaskan, BAZNAS tak ingin program ini sekadar seremonial. “Artinya ada keberlanjutan. Anak-anak kita di Rusia ini hebat-hebat semua. Program ini tidak boleh berhenti,” tegasnya. Bahkan, ia mendorong terbentuknya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Rusia, agar mahasiswa dan alumninya kelak tidak hanya menerima, tetapi juga memberi. Data Atase Pendidikan KBRI Moskow, Prof. Khoirul Rosyadi, mengungkap fakta yang sering terabaikan. Saat ini ada 500–700 mahasiswa Indonesia di Rusia, dengan 299 mahasiswa baru yang berangkat tahun ini. Sebagian besar memang ditopang beasiswa dari Pusat Kebudayaan Rusia, namun tunjangan itu tak cukup untuk menutup kebutuhan harian di negeri beriklim ekstrem itu. Di titik inilah, Beasiswa BAZNAS tampil sebagai napas segar. “Beasiswa ini betul-betul memberi optimisme. Membantu mahasiswa kita untuk fokus pada studi, bukan hanya bertahan hidup,” ujar Khoirul. Deputi II BAZNAS, Dr. Imdadun Rahmat, menambahkan dimensi strategis yang lebih dalam. Program ini dirancang bukan sekadar memberi, tetapi mengubah status sosial. “Beasiswa ini bertujuan mengeluarkan mustahik dari kemiskinan dan menjadikannya muzaki. Para penerima kami yakini adalah orang istimewa yang akan memiliki high social impact. Setelah lulus, mereka akan membawa kemanfaatan bagi publik,” jelasnya. Dengan kata lain, beasiswa ini adalah investasi sosial jangka panjang. Dari zakat lahir ilmuwan. Dari zakat lahir pemimpin. Dari zakat lahir peradaban. Peluncuran BCB Rusia 2025 membuktikan satu hal penting: zakat adalah energi peradaban. Ia tidak berhenti pada amplop santunan, melainkan bertransformasi menjadi tiket pendidikan, peluang global, dan jembatan menuju kemajuan umat. Jika mahasiswa Indonesia di Rusia saja bisa merasakan manfaat zakat, maka publik di tanah air seharusnya tersadar: setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan melalui BAZNAS bukan hanya meringankan beban, tapi juga mengguncang batas mimpi generasi bangsa. BAZNAS menunjukkan, mustahik bisa berubah menjadi muzaki. Dan bangsa Indonesia bisa melangkah tegap menuju 2045—bukan sekadar berharap, tapi berprestasi di panggung dunia.

Di tengah riuh langkah ribuan peserta Zawa Funwalk 2025 di kawasan Car Free Day Jakarta, Minggu (21/9/2025), BAZNAS RI tampil bukan sekadar penggembira. Di bawah tema “Berkah Maulid Berdayakan Umat”, lembaga zakat nasional ini menggelar bukti nyata: zakat yang dikelola dengan amanah dapat berubah menjadi kekuatan ekonomi yang menghidupi. Melalui booth ZCoffee, 350 cangkir kopi hangat dibagikan kepada masyarakat, hasil panen petani binaan yang dulu hanya bermimpi masuk pasar kota besar. Sementara itu, 150 paket ZChicken ludes dalam hitungan menit, bukan sekadar santapan gratis, melainkan simbol program pemberdayaan ekonomi mustahik. Bahkan, 100 Paket Logistik Keluarga yang berisi bahan pokok dibagikan kepada mereka yang berhak, menegaskan misi zakat sebagai pengaman sosial. Menteri Agama RI, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, yang hadir langsung, menohok dengan pernyataan lugas: “Kalau zakat dan wakaf dikelola secara berdaya, tak ada lagi orang miskin di Indonesia.” Bagi beliau, zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi strategi ekonomi umat yang bisa meruntuhkan tembok kemiskinan struktural. Senada, Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, menegaskan partisipasi BAZNAS dalam Zawa Funwalk bukan basa-basi. “Kami ingin membuktikan, zakat itu bukan hanya ibadah personal. Ia adalah instrumen sosial-ekonomi yang menggerakkan. Produk yang kami hadirkan di CFD ini adalah hasil panjang pembinaan mustahik.” Pernyataan itu menyiratkan pesan penting: publik bisa percaya, dana zakat yang dititipkan ke BAZNAS tidak berhenti di angka dan laporan, melainkan menjelma menjadi kopi, ayam, dan sembako yang nyata dirasakan masyarakat. Zawa Funwalk 2025 pun bukan hanya parade langkah sehat, melainkan panggung syiar zakat produktif—mengedukasi publik, menumbuhkan kesadaran, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa zakat, bila dikelola dengan benar, adalah energi perubahan sosial. Dengan 1.400 peserta yang ikut larut, acara yang diinisiasi Kementerian Agama RI ini menjadi lebih dari sekadar peringatan Maulid Nabi 1447 H/2026 M. Ia adalah laboratorium kepercayaan: semakin kuat publik menitipkan zakat pada lembaga resmi, semakin besar dampaknya pada keadilan sosial.

JAKARTA – Apa artinya pembangunan ekonomi yang digembar-gemborkan, bila jutaan pekerja di jalanan, di pasar, hingga di ladang, tetap hidup tanpa perlindungan? Pertanyaan ini kembali menggema ketika BAZNAS RI bersama BPJS Ketenagakerjaan meluncurkan kembali program perlindungan pekerja rentan, Jumat (19/9), di Aula Achmad Subianto, Gedung BAZNAS RI, Jakarta. Target mereka tak main-main: 2 juta pekerja rentan bakal dijangkau. Angka ini baru 10 persen dari 27 juta pekerja rentan yang selama ini berjalan di pinggir jurang, tanpa jaminan sosial ketika sakit, cedera, atau kehilangan penghasilan. Deputi 1 BAZNAS RI, M. Arifin Purwakananta, mengingatkan betapa getirnya kenyataan. “Kami ingat sejak 2018, program ini lahir dari keprihatinan. Para pekerja yang kalau musim hujan tidak ada penghasilan, atau kalau sakit tidak terlindungi. Alhamdulillah, kerja sama ini berjalan dan memberi manfaat nyata,” katanya. Pandemi Covid-19 seakan menjadi alarm keras. Kelompok pekerja rentanlah yang paling dulu tumbang: kehilangan pekerjaan, jatuh sakit, dan tak punya sandaran. “Saat itu kita bersama Satgas Covid-19 membantu pekerja yang berjibaku siang malam. Kini kita kembali pada masalah utama: jutaan pekerja rentan yang harus dilindungi,” tegas Arifin. Pesan ini tajam: zakat, infak, dan sedekah tak boleh berhenti di masjid atau kotak amal. Ia harus mengalir menjadi jaring perlindungan sosial. Senada, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menguak fakta telanjang: dari 144 juta angkatan kerja Indonesia, 60 juta adalah pekerja informal. Mereka inilah yang paling rentan. “Penghasilannya kecil, tak cukup untuk membayar iuran mandiri. Padahal mereka yang paling butuh perlindungan,” jelasnya. Program perlindungan ini bukan jargon kosong. Hingga kini, dari 9,9 juta peserta pekerja bukan penerima upah, manfaat yang telah dicairkan mencapai lebih dari Rp1,3 triliun. Bahkan 1.800 anak pekerja rentan sudah menerima beasiswa agar tetap bisa bersekolah. Tetapi jalan masih panjang. Eko mengingatkan, sinergi BAZNAS-BPJS Ketenagakerjaan hanyalah pintu awal. “Kami berharap semakin banyak pemerintah daerah, lembaga zakat, dan mitra filantropi ikut berkontribusi. Dengan kebersamaan, kita bisa melindungi lebih banyak pekerja rentan di seluruh Indonesia,” katanya.

Jakarta – Zakat tak lagi hanya sebatas kewajiban ibadah. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI ingin menjadikannya sebagai instrumen ekonomi yang mampu menggerakkan kesejahteraan umat. Langkah ini semakin kokoh lewat kerja sama strategis dengan Yayasan Lembaga Pengembangan Ekonomi dan Keuangan (IDEF). Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada acara Tasyakuran Milad Satu Tahun Center for Sharia Economic Development (CSED) di Universitas Paramadina, Jakarta Timur, Kamis (18/9/2025). Ketua BAZNAS RI Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA menegaskan kolaborasi ini jadi tonggak baru. “BAZNAS berkomitmen menjadikan zakat bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen ekonomi. Bersama IDEF, langkah strategis ini bisa semakin luas,” kata Kiai Noor. Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi syariah tak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan universitas, lembaga keuangan, hingga riset akademik menjadi kunci. “Keterlibatan banyak pihak adalah modal penting menghadapi dinamika global,” tambahnya. Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J. Rachbini menyoroti pentingnya peran kampus sebagai pusat riset. “Universitas bisa mendorong literasi dan inovasi kebijakan. Sinergi dengan BAZNAS dan IDEF akan membuat riset ekonomi syariah lebih berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya. Hal senada disampaikan Pendiri IDEF, Fadhil Hasan. Ia menekankan agar kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas. “Kami ingin memastikan MoU ini memberi manfaat nyata. Fokus kami menghadirkan solusi ekonomi syariah yang benar-benar dirasakan umat,” tegasnya. Data menunjukkan potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun yang baru tergali masih sebagian kecil. Jika dikelola dengan strategi modern, zakat bisa menjadi mesin baru penggerak ekonomi syariah, mulai dari pemberdayaan UMKM, beasiswa, hingga perlindungan sosial. Kolaborasi BAZNAS–IDEF ini diharapkan memperkuat ekosistem tersebut, dengan melibatkan riset akademik, lembaga keuangan syariah, serta program konkret yang langsung menyentuh masyarakat.

Manado, Dua unit Kapal Layanan Kesehatan Rumah Sehat BAZNAS resmi diperiksa langsung oleh pimpinan BAZNAS Sulawesi Utara bersama Pelaksana BAZNAS RI dari Divisi Kesehatan dan Divisi Pengendalian & Evaluasi. Pengecekan berlangsung di Dermaga Suzuki, Tombariri, Kabupaten Minahasa, Rabu (16/9/2025). Kapal khusus ini bukan kapal biasa. Didesain sebagai “rumah sakit mini terapung”, kapal layanan kesehatan BAZNAS dilengkapi dengan ruang perawatan dan fasilitas medis dasar. Kehadirannya ditujukan untuk menjangkau masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud—dua wilayah perbatasan yang kerap terkendala akses layanan medis. “Ini adalah bentuk nyata ikhtiar BAZNAS untuk memastikan bahwa hak masyarakat atas kesehatan tidak boleh terhalang jarak dan medan,” ungkap salah satu perwakilan dari Divisi Kesehatan BAZNAS RI usai pengecekan. Pengecekan menyasar aspek teknis kapal, mulai dari mesin, ruang perawatan, hingga kesiapan kru medis yang akan mengoperasikan layanan. Hasilnya, kapal dinyatakan siap menjalankan misi kemanusiaan untuk masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar. Langkah ini pun disambut positif. Kapal layanan kesehatan ini diharapkan menjadi jawaban atas persoalan klasik: masyarakat di wilayah kepulauan yang sakit sering harus menempuh perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, untuk mencapai layanan medis. Dengan adanya “Rumah Sehat Terapung” ini, pelayanan medis bisa langsung mendatangi warga—bukan sebaliknya. Inilah wujud nyata kontribusi BAZNAS dalam menghadirkan pelayanan kesehatan inklusif, merata, dan berkeadilan, terutama bagi mereka yang tinggal di garis depan NKRI.

Manado, 16 September 2025 – BAZNAS Sulawesi Utara bersama Pelaksana BAZNAS RI dari Bidang Kesehatan serta Bidang Pengendalian & Evaluasi menggelar survei lapangan di dua titik strategis: Dermaga Megamas Manado dan Dermaga Suzuki, Tombariri, Minahasa. Survei ini menjadi bagian dari persiapan penyerahan dua unit Kapal Layanan Kesehatan Rumah Sehat BAZNAS untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud. Kapal layanan ini bukan sekadar armada transportasi laut. Di dalamnya tersedia ruang perawatan dan fasilitas medis dasar yang dirancang untuk menjangkau masyarakat di kepulauan dan perbatasan—wilayah yang selama ini kerap tertinggal dalam akses kesehatan. Namun, prosesi penyerahan resmi kapal ini masih menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pimpinan BAZNAS RI. “Hari ini kami meninjau lokasi survei. Ada dua titik yang dipertimbangkan. Semuanya strategis, hanya tinggal menunggu keputusan pusat. BAZNAS RI is the best, luar biasa,” ujar Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara, Hj. Lutfia Alwi, SH., MH, saat meninjau langsung kawasan Megamas. Langkah ini memperlihatkan satu hal penting: BAZNAS tidak sekadar menyalurkan bantuan, tetapi merancang strategi agar setiap program menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Dermaga Megamas, dengan letaknya yang representatif di pusat kota Manado, dinilai mampu memberikan sorotan publik yang lebih luas. Sementara Dermaga Suzuki di Minahasa dianggap lebih dekat dengan akses teknis operasional kapal.

Tondano – Ratusan jamaah memadati ruang utama dan serambi Masjid Agung Al-Falah Kyai Modjo, Sabtu (13/9/2025). Mereka datang membawa ambeng—nampan besar berisi nasi, ayam kampung, ikan, telur, urap sayur, dan lauk khas Jawa Tondano. Seusai doa dan shalawat, seluruh ambeng diturunkan, lalu disantap bersama dalam suasana hangat. Inilah Maulid Mburi, tradisi penutup peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jaton. Lebih dari sekadar ritual, ia adalah panggung kebersamaan. Di ruang masjid, jamaah duduk bersila mengitari ambeng. Kaya-miskin, pejabat-rakyat, tua-muda—semua mengambil dari nampan yang sama. Tidak ada sekat, hanya persaudaraan. “Ambeng itu lambang berbagi. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan justru tumbuh ketika kita duduk bersama dan saling berbagi,” ujar salah satu Pengurus Masjid Masjid Agung Al-Falah. Tradisi ini bukan hanya bagian dari syiar agama, tapi juga warisan budaya Jaton. Ambeng yang tersaji adalah simbol zakat sosial dalam bentuk paling sederhana: makanan yang dikumpulkan, dibagi, dan dinikmati bersama. Dari ambeng ke perut, dari perut ke hati—pesan Islam rahmatan lil ‘alamin terwujud nyata. BAZNAS melihat, apa yang diwariskan Jaton lewat Maulid Mburi selaras dengan misi zakat: mengikis ego, memperkuat ukhuwah, dan meneguhkan solidaritas. Di sinilah nilai keislaman bertemu dengan nilai kemanusiaan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menyambut kepulangan Satgas Bannusia Lugri Garuda Merah Putih II di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (13/9/2025). Misi penyaluran bantuan kemanusiaan ke Palestina melalui airdrop resmi selesai dilaksanakan. Acara penyambutan dipimpin langsung Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, turut hadir Pimpinan BAZNAS RI Kol. Caj (Purn.) Drs. Nur Chamdani dan KH. Achmad Sudrajat, Lc, MA., CFRM., Dubes Palestina untuk Indonesia Dr. Zuhair S.M. Al-Shun, perwakilan Kedubes Mesir dan Yordania, serta pejabat terkait. “Alhamdulillah, Satgas Garuda Merah Putih II yang juga melibatkan personel BAZNAS sukses menyalurkan bantuan di Gaza. Ini adalah amanah dari masyarakat Indonesia yang dititipkan kepada BAZNAS. InsyaAllah kami akan terus membuka jalan kebaikan bagi saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Nur Chamdani. Sebagai apresiasi, BAZNAS menyerahkan piagam penghargaan kepada sejumlah personel Satgas dan mitra, termasuk Kolonel Pnb Puguh Yulianto, Letkol Cba Supriyanto, S.I.P., M.Si., Letkol Pnb Chandra Danang Jaya, serta media TVOne. Kasau menegaskan total bantuan yang didrop mencapai 91,4 ton atau 520 bakal, hasil kerja sama lintas lembaga: Kemenhan, Kemenlu, BAZNAS, dan TNI. “Ini bukti konsistensi bangsa Indonesia dalam solidaritas kemanusiaan untuk Gaza,” tegasnya. BAZNAS memastikan komitmen tetap berlanjut. Meski airdrop rampung, donasi masyarakat Indonesia akan terus disalurkan melalui jalur darat maupun cara lain yang memungkinkan.

Tondano – Perayaan Meludan Mburi Jaton 2025 di Masjid Agung Al-Falah Kyai Modjo, Sabtu (3/2/2025), kembali menghadirkan suasana kebersamaan yang penuh makna. Tradisi tahunan ini menjadi wadah masyarakat untuk bersyukur, bersedekah, sekaligus mempererat silaturahmi. Salah satu yang menarik perhatian adalah partisipasi Angkatan 94/95, kumpulan ibu-bapak dengan sekitar 20 anggota. Mereka secara khusus merancang buket snack berbentuk kapal pinisi, dihiasi dengan berbagai macam jajanan, untuk dibawa ke Masjid Agung Al-Falah. Persiapan dilakukan dengan penuh semangat di salah satu rumah anggota. Kebersamaan terasa hangat ketika mereka berkumpul, merangkai, hingga menghias buket dengan penuh kreativitas. Dana untuk membuat buket terkumpul dari sumbangan sukarela anggota, sebagai bentuk sedekah yang diniatkan untuk memuliakan perayaan Meludan Mburi. Saleh Salamung menyampaikan rasa syukurnya, “Kami sangat senang bisa berbagi lewat tradisi ini. Selain itu, kegiatan ini membuat kami bisa bertemu teman seangkatan, mempererat silaturahmi, dan berkumpul sambil merancang buket. Suasananya sangat menyenangkan.” Tidak hanya Angkatan 94/95, berbagai kelompok ibu-ibu lain, pemuda, remaja, hingga taman pengajian juga ikut memeriahkan dengan membawa buket kreasi masing-masing. Ribuan snack yang dirangkai menjadi buket beraneka bentuk dipastikan akan membuat perayaan Meludan Mburi tahun ini lebih semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tradisi Meludan Mburi bukan sekadar ajang perayaan, tetapi juga bentuk dakwah sosial yang mengajarkan nilai kepedulian. Ia menumbuhkan kesadaran bahwa kebersamaan harus diiringi dengan semangat berbagi. Sedekah yang terkandung dalam setiap buket menjadi simbol kepedulian terhadap sesama, sekaligus wujud syukur kepada Allah SWT.

Kairo – Desainer sekaligus figur publik Ivan Gunawan meninjau langsung bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Palestina di Kairo, Mesir, bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI. Ivan menyampaikan rasa syukur bisa ikut serta dan menyaksikan proses distribusi bantuan bagi warga Palestina. “Saya berdiri di sini atas nama kemanusiaan. Gerakan Love, Hope for Humanity lahir dari brand saya, Mandjha Ivan Gunawan. Event ini pertama kali digelar pada akhir Juni lalu dan Alhamdulillah mendapat sambutan luar biasa. Hingga akhir Juli, terkumpul donasi Rp2 miliar yang kemudian disalurkan melalui BAZNAS untuk membantu Palestina,” kata Ivan saat kunjungan di Kairo, Rabu (10/9/2025). Dana tersebut terhimpun berkat partisipasi para wanita Mandjha yang ikut berdonasi, baik secara langsung maupun lewat pembelian koleksi hijab bertema Palestina. Sebagian keuntungan penjualan disumbangkan untuk Palestina. “Saya berterima kasih kepada seluruh wanita Mandjha yang sudah berdonasi untuk Palestina. Ketika saya datang ke Mesir dan melihat kondisi para korban, hati saya benar-benar terenyuh. Lewat karya, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara kita di Palestina, semoga bantuan ini sedikit meringankan penderitaan mereka,” ucap Ivan. Dalam kesempatan itu, Ivan juga mengunjungi rumah sakit untuk bertemu pengungsi Palestina, serta melihat gudang penyimpanan bantuan pangan yang akan dikirim ke Gaza. Ia bahkan ikut membantu proses pengemasan paket bantuan. “Ini pengalaman luar biasa. Saya ikut membantu packing dan sangat terharu melihat betapa banyak isi satu kotak bantuan untuk satu keluarga. Saya berharap keluarga di Gaza bisa sedikit terbantu,” ujar Ivan. Ivan juga menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS yang memfasilitasi penyaluran bantuan. Ia berencana melanjutkan gerakan kemanusiaan lewat berbagai kegiatan bersama brand Mandjha. “Terima kasih untuk BAZNAS, dan insya Allah dari brand Mandjha akan ada event-event selanjutnya. Event yang lebih seru sehingga customer Mandjha semakin banyak yang bisa ikut berpartisipasi,” kata Ivan. Sementara itu, Direktur Pengumpulan BAZNAS RI, Faisal Qosim, menegaskan kegiatan ini merupakan wujud tanggung jawab BAZNAS menyampaikan amanah masyarakat Indonesia untuk Palestina. “BAZNAS bekerja sama dengan brand Mandjha dari Ivan Gunawan untuk membantu masyarakat Palestina. Hari ini kita bersama-sama hadir langsung di Mesir, di titik-titik pendistribusian, sebagai amanah dari masyarakat Indonesia,” ujar Faisal. Faisal menambahkan, peninjauan lapangan penting agar distribusi bantuan berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain gudang logistik, tim juga mengunjungi beberapa titik pengungsian warga Palestina di Mesir. “Kami mohon doanya, semoga semua amanah ini sampai ke saudara-saudara kita di Palestina dengan baik, tepat sasaran, dan membawa keberkahan dari Allah SWT bagi mereka dan kita semua,” pungkas Faisal.